Demi Tekan PHK Massal ,DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas

  • Whatsapp
ilustrasi PHK Massal

Akibat wabah penyebaran virus corona membuat sektor ekonomi mengalami penurunan drastis. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaanya.

Mengenai hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar pemerintah melakukan pertemuan antara pihak pengusaha dan satuan pekerja.

Read More

“Di dalam pertemuan itu, dibicarakan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar tidak terjadi PHK. Kalaupun misalnya sudah dipastikan harus ada PHK, pemerintah harus memberikan alternatif bagi para buruh,” ucap Saleh kepada¬†media, Jumat (17/4/2020).

Lebih lanjut, Saleh meminta agar pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani para pekerja yang mengalami PHK akibat dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Orang berhenti kerja, bukan berarti berhenti memenuhi kebutuhan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan ini yang harus dipikirkan pemerintah,” ungkapnya.

Di tengah wabah virus corona, Saleh pun apresiasi pemerintah yang kini telah menjalankan program Kartu Prakerja dengan anggaran yang ditambah dari sebelumnya, yakni menjadi Rp20 triliun.

“Di dalam program Kartu Prakerja, ada program untuk para pekerja yang di-PHK. Kita berharap agar segmen ini diperbanyak. Meskipun tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu lama, untuk sementara waktu tentu ini dinilai sangat menolong,” tutup Saleh.

Sekadar diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1,2 juta pekerja dirumahkan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Informasi tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (8/4/2020) lalu.

Related posts