Apa Jika PSBB Gagal, Langkah Berikut Karantina Nasional ?

  • Whatsapp

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah berjalan dievaluasi secara total. Sehingga kekurangan dalam kebijakan dalam mencegah dan menangani virus corona itu bisa diperbaiki.

Penerapan PSBB diketahui telah berjalan di sejumlah provinsi/kabupaten/kota. Di antaranya DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, yang mencakup 10 kabupaten/kota, Tegal (Jawa Tengah), Banten yang mencakup tiga kabuten/kota, dan provinsi Sumatera Barat.

Read More

Sesuai ketentuan, penerapan PSBB berjalan selama 14 hari dan dapat diperpanjang. Disayangkan penerapan PSBB belum sesuai harapan. Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saja terancam gagal, lantaran masih diwarnai banyak pelanggaran oleh warga.

Jakarta contohnya, data Senin (20/4/2020) polisi mencatat 18.974 pelanggaran dalam sepekan. Dari jumlah itu, pelanggaran didominasi pengendara yang tidak menggunakan masker yakni sebanyak 11.240 kasus.

Kemudian, sebanyak 3.357 pelanggaran kapasitas penumpang mobil, 1.774 pelanggaran pemotor tak mengenakan sarung tangan, dan 1.430 pelanggaran pemotor berboncengan dengan penumpang yang tidak beralamat sama berdasarkan KTP.

Lalu, 727 pelanggaran pengendara kendaraan roda empat tidak menerapkan physical distancing, 239 pelanggaran ojek online mengangkut penumpang, 120 pengemudi bersuhu tubuh di atas normal saat berkendara, serta 87 pelanggaran terkait jam operasional. Total pos pengawasan kendaraan di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 158 titik.

Begitupun di Tangerang, sejak diberlakukan pada Minggu 19 April 2020, tercatat 431 pelanggar pada hari kedua penerapan PSBB Kabupaten Tangerang. Jumlah kendaraan yang masuk melalui check point yang ada di Kabupaten Tangerang pada Minggu (19/4/2020) tercatat sejumlah 35.345 unit. Jumlah ini menurun dibanding Sabtu, yakni 2.490 kendaraan.

Lain hal dengan di Bekasi, dari 718 pelanggaran, ada 358 pengemudi yang tidak mengenakan masker. Sementara, ada 154 pengemudi motor yang masih berboncengan. Dari 718 pelanggaran tersebut terjadi di 32 titik perbatasan Kota Bekasi.

Sementara di Depok, jumlah pelanggar yang mendapat teguran di Depok mencapai 2.400 orang, Jumlah ini terbanyak dari wilayah lainnya. Pelanggaran didomonisi roda dua. Di Kota Depok sendiri didirikan 20 pos check point.

PSBB di Kota Bogor mengalami tren perbaikan. Dari hari ke hari menunjukkan angka penurunan statistik, semenjak Kota Bogor menerapkan PSBB pada 15 April 2020.

Hari pertama tercatat ada 70 pelanggaran. Kemudian di hari kedua jumlah pelanggaran naik mencapai 154 pelanggar. Namun di hari ketiga jumlah pelanggaran kembali turun sebanyak 118 pelanggar.

Pelanggaran pengguna jalan di hari keempat juga menurun yaitu ada 102 pelanggar. Selanjutnya, di hari kelima turun sebanyak 91 pelanggar.

Umumnya pelanggaran yang terjadi di Kota Bogor adalah pengendara tak memakai masker, melebihi 50 persen kapasitas muatan kendaraan roda empat, dan sepeda motor berboncengan tidak satu alamat KTP, tidak menggunakan sarung tangan, dan pelanggaran jaga jarak roda empat.

Kepolisian Resor Bogor Kota mencatat 312 pelanggaran terjadi dalam tiga hari penerapan PSBB di Kota Bogor.

Sanksi Tegas atau Karantina Nasional

Merujuk data jumlah kasus corona dari hari ke hari menunjukkan peningkatan. Sejak PSBB diterapkan pertama kali di Jakarta pada 10 April, jumlah kasus corona justru meningkat. Per 20 April saja, kasus positif mencapai 3.112, sembuh 237 dan meninggal 297 jiwa.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, mengumumkan adanya penambahan jumlah pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia per Senin 20 April 2020.

Adapun kasus positif bertambah 185 orang menjadi 6.760 pasien. “Hasil akumulasi kasus positif sebanyak 7.670,” kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB.

Sementara pasien sembuh bertambah 61 orang menjadi 747 pasien. Kemudian pasien meninggal bertambah 8 menjadi 590 orang. “Sembuh 747 orang, berdasarkan kondisi klinis membaik dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit lagi. Serta berturut-turut dua kali PCR hasilnya negatif,” kata Yuri

Mengacu pada data tersebut, apakah pemerintah akan mempertahankan penerapan PSBB yang diterbitkan Presiden Jokowi melalui peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi persebaran virus corona. Atau solusi lain, Karantina Nasional misalnya atau lebih ekstrem Lockdown.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengatakan, bila PSBB tidak berhasil, tahap berikutnya harus lockdown atau karantina wilayah. “Pada tahap ini, pemerintah benar-benar harus siap menanggung biaya hidup warganya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” tutur Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Ita Wijayanti di kutip Okezone dari Ombudsman.go.id.

Ia menduga pemerintah tidak punya kemampuan kalau semua wilayah harus PSBB, apalagi sampai karantina wilayah. “Tidak ada dana untuk menanggung seluruhnya. Dampak physical distancing saja, masyarakat menengah ke bawah banyak yang sudah menjadi miskin,” ucapnya.

Karena, masih menurut Ita, usaha pelaku usaha menengah ke bawah seketika mati, atau menjadi tidak bekerja lagi karena perusahaan memulangkan karyawannya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menilai karantina wilayah sperti yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal Karantina Kesehatan, merupakan pilihan serta cara terbaik memutus penyebaran virus corona (Covid-19), meski bisa berdampak buruk bagi perekonomian bangsa.

“Karantina itu menjadi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena virus coronanya tidak kelihatan maka orang-orangnya yang diatur agar tidak saling bertemu dulu untuk jangka waktu tertentu,” ujar Saleh saat dikonfirmasi Okezone, Senin (30/3/2020).

 Menyikapi hal tersebut, Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis menilai, mencuatnya isu terkait karantina wilayah di daerah terjangkit corona merupakan suatu langkah yang terlambat dalam mengatasi penyebaran corona.

Akan tetapi kata dia, akan lebih baik jika pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas untuk membatasi mobilitas masyarakat ketimbang sebatas memberikan imbauan social distancing/physical distancing.

“Kalau sekarang dibilang sudah terlambat, cuma lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi, saat ini semua level pemda dan pusat jangan lagi hanya mengimbau. Saya apresiasi langkah pemda di Tegal dan Papua, namun sayangnya dianulir oleh pusat. Jadi, tolong tegas utamakan keselamatan masyarakat,” kata dia, melansir dari laman Sindonews.

Bila Lockdown Diterapkan

Banyak pakar memprediksi, Indonesia akan mengalami keterpurukan apabila lockdown diberlakukan. Ketidaksiapan pemerintah menghadapai lockdown terutama sektor ekonomi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, permasalahan yang dapat muncul pada kondisi lockdown adalah distribusi dan supply barang secara khusus bahan pangan cenderung akan berkurang. Pasokan bahan makanan akan terganggu saat kebijakan lockdown diterapkan.

“Jadi, apabila pemerintah tidak dapat memastikan ketersediaan supply barang-barang konsumsi dasar tentu akan mendorong kenaikan harga dan apabila terjadi kekurangan stok barang pangan berpotensi dapat menimbulkan social unrest,” kata dia kepada media

Kebijakan lockdown yang diartikan bahwa kegiatan sebagian besar sektor-sektor ekonomi juga tidak normal sehingga produktivitas nasional pun berpotensi turun. Josua menilai, industri dalam negeri masih bergantung pada tenaga kerja manusia dibandingkan mesin.

“Proporsi penduduk Indonesia yang bekerja di sektor primer dan sekunder seperti pertanian, manufaktur, konstruksi mencapai sekitar 50% sehingga penurunan aktivitas tenaga kerja dalam proses produksi berpotensi akan memangkas produktivitas nasional,” imbuh dia.

Ekonom dan juga Profesor Ekonomi di Sunway University Business School, Dr Yeah Kim Leng seperti dilansir dari New Straits Times menjelaskan, lockdown akan berdampak bangsa

Menurutnya, lockdown akan berkonsekuensi ekonomi yang ke arah pengurangan pengeluaran konsumen dan bisnis. Jika berkepanjangan akan menyebabkan kegagalan bisnis dan PHK, serta memperburuk penurunan ekonomi

Jika penguncian diperluas ke tempat bisnis, tempat kerja, pabrik, dan fasilitas produksi, maka dampak ekonomi akan lebih parah. hal ini dikarenakan ada kerugian produksi dan pendapatan.

“Ritel, hotel, restoran, transportasi, dan industri terkait pariwisata akan berpengaruh karena orang akan diminta tinggal di dalam rumah,” ujar Yeah.

Related posts