Wah ! Driver Ojol Minta Motor Dilegalkan sebagai Transportasi Publik

  • Whatsapp
ILustrasi Ojol net

Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera melegalkan kendaraan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online (Ojol) layaknya angkutan umum (transportasi publik). Hal tersebut seiring pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)yang masih bergulir. 

Dalam UU tersebut, kendaraan bermotor roda dua tidak tergolong sebagai angkutan umum atau transportasi publik. “Kami sebagai perkumpulan dari para pengemudi ojol, di sini kita inginkan adanya perubahan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LLAJ. Sebelumnya sepeda motor bukan merupakan angkutan umum, kami ingin adanya perubahan aturan itu, agar sepeda motor dapat menjadi bagian dari transportasi publik,” ujar Ketua Umum PPTJDI Igun Wicaksono saat rapat dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR, Senin (6/7/2020).

Read More

Dalam usulannya, PPTJDI mengamati ketentuan dalam Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang mengatur kendaraan bermotor umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Atas landasan tersebut, dia menilai, transportasi roda dua berbasis aplikasi memenuhi syarat sebagai angkutan umum.

“Yang kami juga ketahui, bahwa pengoperasian ojol roda dua ini hanya menggunakan izin dari Kemenkominfo, artinya bukan perusahaan berbadan hukum umum, seperti angkutan umum yang berpelat kuning, kami juga berharap perusahaan operator ojol bisa berbadan hukum,” ujar perwakilan PPTJDI Daniel.

Sementara itu, juga terdapat usulan lainya dari Forum Pengemudi Mitra Daring Indonesia (FPMDI). Pihaknya berharap adanya ada pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi teknis pelaksanaan angkutan berbasis online.

“Kami berharap adanya badan dengan nomenklatur khusus yang bisa mengawasi teknis bahkan memberikan sanksi penggunaan sepeda motor, entah itu angkutan konvensional maupun sistem daring,” ujar ketua FPMDI Ahmad Syafii.    

Related posts